Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Menteri PPN/Bappenas), Sofyan Djalil mengatakan pemerintah kembali melakukan pinjaman luar negeri tahun ini sebesar USD 150 juta atau Rp 2,02 triliun. Pinjaman tersebut untuk mendorong pembangunan infrastruktur di Indonesia.
Menurut dia, banyak proyek yang persiapannya tidak matang karena kekurangan biaya. Sehingga, dengan adanya pinjaman tersebut, diharapkan bisa menutupi kekurangan demi berjalannya pembangunan.
"Selama ini banyak proyek dan realisasi pinjaman luar negeri misalnya, termasuk proyek PPP, karena tidak terlalu siapnya persiapan proyek. Padahal persiapan proyek yang bagus itu tender akan mudah, harga lebih mudah. Oleh sebab itu mulai tahun ini kita sediakan dana, dan sekarang sudah ada USD 150 juta, dari multilateral, loan," ujar Sofyan di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (10/2).
Dia menegaskan, pemerintah melakukan pinjaman luar negeri karena anggaran pembangunan infrastruktur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sangat terbatas.
"APBN itu kan terkendala lagi harga satuan yang rendah. Sehingga akhirnya kita bisa dapatkan konsultan yang tidak kredibel. Itu untuk proyek-proyek kecil sih oke, tapi kalau yang besar-besar sifatnya internasional, harus disiapkan baik-baik," jelas dia.
Meski sudah mendapatkan dana, pemerintah juga harus menyiapkan seluruh proyek infrastruktur yang akan dibangun. Alasannya, proyek tersebut harus dipersiapkan terlebih dahulu sebelum dilaksanakan.
"Jadi musti tahun ini kita siapkan proyeknya, nanti baru tender tahun depan, karena perusahaan proyek ada yang cepat ada yang lamban, paling cepat itu 6 bulan, ada yang perlu 1 tahun," pungkas dia.